Ott Kepala Kawasan Terkait Pilkada? Berikut Klarifikasi Tjahjo Kumolo.
OTT Kepala Daerah Terkait Pilkada? Berikut Penjelasan Tjahjo Kumolo.
 |
| pic. google.com |
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menolak anggapan banyaknya kepala tempat tersangkut masalah korupsi akhir-akhir ini alasannya besarnya biaya mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala tempat (pilkada) secara langsung.
Menurut Mendagri, masalah korupsi yang melibatkan kepala tempat yakni masalah individu yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan sistem pilkada langsung.
“Pihak yang harusnya disalahkan dalam masalah ini yakni individu terkait. Tindak korupsi kata tidak dilakukan seorang diri, namun beberapa pihak terlibat di dalamnya,” kata Tjahjo, di Jakarta, Selasa 26 September 2017 menyerupai dikutip dari setkab.go.id.
Pernyataan tersebut disampaikan Tjahjo menanggapi banyaknya kepala tempat yang dijadikan tersangka masalah korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini.
Adapu kepala tempat yang terjerat masalah hukum, antara lain Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Wali Kota Batu Edi Rumpoko, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi, dan terakhir Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Tjahjo menilai sistem pilkada pribadi selama ini sudah anggun alasannya yang terpilih yakni figur dikenal dan dipilih pribadi oleh rakyat.
"Tinggal bagaimana rakyat menentukan calon yang dinilai berintegritas dan mempunyai rekam jejak baik," katanya.
Soal kemungkinan perubahan sistem pilkada langsung, kata dia, Mendagri mengingatkan pemerintah juga tak mungkin mengubah pelaksanaan pilkada lewat prosedur tak pribadi alasannya harus mengubah aturan perundang-undanganya terlebih dahulu.
“Mengubah undang-undang itu butuh waktu bertahun-tahun. Saya kira sistem sudah anggun kok. Ini kan maunya pribadi yang kenal rakyat. Langsung yang dipilih rakyat,” ungkap Tjahjo.
Terkait seleksi dalam partai politik (parpol), Tjahjo enggan mengaitkannya. Tjahjo menilai ada sejumlah parpol yang melaksanakan seleksi ketat kepada calon yang hendak diusungnya maju dalam pilkada. (dam)
sumber
